Kode Lelang 2345146
Nama Lelang Pembangunan Jalan Poros Desa Paket VIII
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
15336907 Pembangunan Jalan Poros Desa Paket VIII APBD
Tanggal Pembuatan 08 Agustus 2018
Lingkup pekerjaan
Keterangan
Tahap Lelang Saat ini Lelang Sudah Selesai
Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo
Satuan Kerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kategori Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung Metode Kualifikasi Pascakualifikasi
Metode Dokumen Satu File Metode Evaluasi Sistem Gugur
Tahun Anggaran APBD 2018   
Nilai Pagu Paket Rp 1.763.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp 1.748.011.000,00
Jenis Kontrak Cara Pembayaran Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan
Pembebanan Tahun Anggaran Tahun Tunggal
Sumber Pendanaan Pengadaan Tunggal
Lokasi Pekerjaan
  • Kecamatan Grabag dan Kecamatan Ngombol - Purworejo (Kab.)
Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil
Syarat Kualifikasi
Ijin Usaha
Jenis IjinKlasifikasi
SBUBidang Sipil, Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara (SI003), kualifikasi Usaha Kecil, yang masih berlaku, bukan surat keterangan
SIUJKBidang Sipil, Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara (SI003), kualifikasi Usaha Kecil, yang masih berlaku, bukan surat keterangan
Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah atau Swasta untuk Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa
Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir

Bukti pelunasan pajak tahun terakhir, Tahun 2017

Tenaga Ahli

memiliki kemampuan menyediakan personil Tenaga ahli yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, sesuai LDP. dilengkapi dengan Daftar Pengalaman Kerja, curiculum vitae, dan surat pernyataan kesanggupan, Bukti dokumen SKA, SKT, Ijazah, KTP, NPWP harus di upload dan dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi.

Pengalaman Pekerjaan

memperoleh paling sedikit 1 satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi peserta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun

Tidak Masuk dalam Daftar Hitam
Memiliki NPWP
Tenaga Teknis

memiliki kemampuan menyediakan personil Tenaga teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, sesuai LDP. dilengkapi dengan Daftar Pengalaman Kerja, curiculum vitae, dan surat pernyataan kesanggupan, Bukti dokumen SKA, SKT, Ijazah, KTP, NPWP harus di upload dan dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi.

Kemampuan untuk Menyediakan Fasilitas atau Peralatan atau Perlengkapan

memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, sesuai LDP. Bukti status kepemilikan milik sendiri, sewa beli, pendukung, sewa harus di up load dan dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi.

Surat Pernyataan Pakta Integritas meliputi 1 Tidak akan melakukan praktek KKN 2 Akan melaporkan kepada PAKPA jika mengetahui terjadinya praktik KKN dalam proses pengadaan ini 3 Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 4 Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2 dan 3 maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
menyampaikan asli surat dukungan produk dari produsen pendukung
menyampaikan Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan terakhir, apabila ada
mempunyai Sisa Kemampuan Paket, SKP.
menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan
Memiliki Tanda Daftar Perusahaan TDP
Mempunyai atau menguasai tempat usahakantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan

Dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000, ditandatangani oleh Direktur. Bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana. Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai kementerianLembagaPerangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai kementrianlembagaperangkat daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan negara.

Peserta Lelang 39 peserta